Menyambut Kampus Merdeka, Program Kemahasiswaan Disesuaikan
Kebijakan “Merdeka Belajar: Kampus Merdeka” memengaruhi banyak aktivitas mahasiswa dalam pembelajaran. Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, Direkorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menyelenggarakan rapat koordinasi kebijakan kemahasiswaan bersama Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan perwakilannya yang terdiri dari perguruan tinggi pada Kamis (13/02/2020) di Jakarta.
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Nizam, menekankan bahwa seharusnya pendidikan itu memang memerdekakan. Secara tak sadar, pada hakikatnya manusia itu makhluk pembelajar sejak lahir. Tak terasa manusia bisa berjalan, bisa makan, bisa berbicara, bisa berlari, dan seterusnya.
“Namun terkadang pendidikan kita itu justru melepaskan dari hal naluriah manusia tersebut. Pendidikan justru seharusnya memerdekakan. Memerdekakan dari kemiskinan, dari ketidaktahuan, serta dari segala belenggu dirinya sendiri,” jelas Nizam.
Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka, menurut Nizam, harus kembali meningkatkan peran dari pendidikan tersebut. Mahasiswa diajak untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat di tengah era disrupsi yang semakin merubah keajekan di berbagai sektor. Ia dibekali sistem pembelajaran yang terbuka atas keinginannya agar lebih adaptif di masa depannya.
Selain itu, Nizam menekankan pendidikan tinggi harus lebih berkolaborasi. “Mahasiswa dan dosen yang senang mengembangkan robot terbang, pernahkah berkolaborasi dengan TNI AU?” tanyanya. Kolaborasi merupakan hal penting, apalagi di tengah anggaran untuk pembelajaran dan kemahasiswaan di pendidikan tinggi tidak besar, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci.
“Ketika merancang program kebudayaan, sejauh mana kita berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan yang menjadi tetangga kita?” tanyanya lagi. Nizam bertutur, institusi pendidikan tinggi jangan melihat terlalu berfokus pada dirinya, sehingga memperkecil kehidupan yang besar dan kompleks.
Menjawab hal tersebut, dalam kesempatan penjelasannya, Plt. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Paristiyanti Nurwardani, menjelaskan bahwa instansinya sudah melakukan berbagai kerja sama. Di antaranya dengan 120 BUMN yang menjalankan magang mahasiswa bersertifikat, dengan Kementerian Desa/PDTT yang akan membangun desa bersama mahasiswa, kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk mahasiswa Hubungan Internasional dan Akuntansi agar dapat magang di Kedutaan Besar Republik Indonesia.
Paristiyanti pun karenanya menerangkan, saat ini program kemahasiswaan tidak boleh terpisah dari proses pembelajaran. Selain karena restrukturisasi di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, hal ini dilakukan karena dalam kebijakan baru, beragam aktivitas mahasiswa di luar program studi/kampus pun dapat dinilai SKS.
“Pembelajaran dan kemahasiswaan itu sekarang menjadi koin platinum, tidak dapat terpisahkan, dua sisinya sangat berarti dan berharga. Karenanya, perguruan tinggi harus mengembangkan jejaring kerja sama dan kolaborasi,” jelas Paristiyanti. Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, Paristiyanti mengaku telah melakukan banyak diskusi agar kebijakan.
Nizam dalam sesi tanya jawab menjelaskan, bahwa rekognisi mahasiswa harus segera dilakukan sejalan dengan berbagai kegiatan kemahasiswaan yang terbuka, seperti perlombaan ilmiah, inovasi, hingga kebudayaan.
Koordinator bidang Kemahasiswaan, Syahril Chaniago, menyebut bahwa kelompok kerjanya dengan arahan pimpinan akan mengarahkan kebijakan kemahasiswaan untuk mendukung Kampus Merdeka dengan kegiatan yang efektif. (Ditbela/MFR)
